YOUTHINDONESIAN - Saat ini Indonesia mengalami lonjakan luar biasa dalam komposisi penduduk dengan usia produktif, beberapa ahli dan pengamat mengatakan bahwa dalam kurun waktu 20-25 tahun ke depan, dan puncaknya di tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi.
Golongan usia muda akan lebih banyak mendominasi negeri, bonus demografi bisa menjadi bonus atau pun bumerang bagi suatu bangsa, tergantung bagaimana bangsa tersebut mengelola potensi sumberdaya golongan muda produktif ini.
Dilansir dari dataindonesia.id, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,88 juta jiwa per 31 Desember 2021. Dari jumlah itu, penduduk Indonesia paling banyak berusia 10-14 tahun, yakni 24,13 juta jiwa.
Setelahnya ada penduduk berusia 5-9 tahun sebanyak 24,03 juta jiwa. Kemudian, penduduk berusia 20-24 tahun sebesar 22,98 juta jiwa.
Sebanyak 21,98 juta penduduk berusia 35-39 tahun. Ada pula 21,75 juta penduduk berusia 25-29 tahun. Penduduk di rentang usia 15-19 tahun dan 0-4 tahun masing-masing sebanyak 21,56 juta jiwa atau 21,15 juta jiwa.
Sebanyak 20,82 juta penduduk Indonesia berusia 30-34 tahun. Lalu, 20,69 juta penduduk Indonesia berusia 40-44 tahun. Penduduk berusia 45-49 tahun sebesar 18,71 juta jiwa.
Sebanyak 16,21 juta penduduk Indonesia berusia 50-54 tahun. Penduduk berusia 55-59 tahun sebesar 13,22 juta jiwa. Sementara, penduduk lanjut usia di atas 60 tahun mencapai 26,66 juta jiwa.
Dari data di atas, bisa dilihat dan disimpulkan jika hak suara dalam pesta demokrasi mendatang di tahun 2045, akan banyak di dominasi kaum muda atau milenial.
Di sinilah pentingnya pendidikan politik dan membangun kesadaran politik bagi generasi milenial. Saat ini, yang bisa dilihat di permukaan, generasi milenial cenderung tak acuh bahkan apatis terhadap sesuatu yang berbau politik.
Mereka cenderung abai dan menganggap politik sebagai sesuatu yang tua atau urusan orang tua, padahal, kesadaran dan pemahaman politik amat sangat diperlukan bagi sebuah negara demokrasi.
Kesadaran terhadap pemahaman politik yang sehat dan konstruktif, bisa mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang good governance dan clean governance.
Dengan demikian, tagline kedaulatan di tangan rakyat di alam demokrasi bisa terwujud dengan baik, sehingga kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan mensejahterakan warga negara pun bisa menjadi fokus utama di dalam sebuah pemerintahan.
Walau pun dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat mulai muncul beberapa tokoh muda influencer yang memberikan edukasi politik, namun, hal itu saja belum cukup. Dibandingkan dengan jumlah influencer "kosong, nir-makna alias influencer haha hihi", jumlah influencer edukatif, khususnya di bidang edukasi politik, jumlahnya masih sangat sedikit. Sehingga tidak bisa mengimbangi konten berkualitas yang ada di sosial media.
Kesadaran politik yang dimaksud di sini, bukan berarti mengharuskan generasi muda untuk ikut politik praktis, tapi lebih kepada sikap kritis dan pemahaman terkait dinamika politik yang saat ini sedang berkembang.
Sehingga, generasi milenial alias generasi muda bisa melihat dengan utuh untuk kemudian menganalisa rekam jejak suatu partai politik, tokoh politik, kebijakan-kebijakan pemerintah dan lingkup politik lainnya.
Dari kesadaran dan pemahaman politik yang dimiliki, para generasi muda bisa memiliki pengaruh untuk memilih para calon pemimpin dan dewan perwakilan yang berkualitas, serta bisa melihat dan menganalisis sepak terjang sebuah parpol.
Masih minimnya ruang diskusi publik terkait edukasi politik untuk generasi milenial, membuat banyak generasi milenial menjadi awam bahkan tak acuh terhadap masalah politik, padahal, politik adalah jantungnya demokrasi.
Jika literasi dan pemahaman politik suatu masyarakat tersebut rendah, maka Indeks demokrasi pun akan seturut sejalan, yaitu akan mengalami penurunan pula.
Generasi milenial lebih banyak disuguhkan dengan hal-hal remeh dan nir-makna, belum lagi tontonan televisi Indonesia yang bisa dikatakan masih jauh dari pada harapan, drama dan sinetron picisan.
Begitu pun dengan partai politik, yang seharusnya menjalankan fungsi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, justru malah mempertontonkan kelakuan tengik dan tengil, lebih suka ribut dan berseteru terkait bancakan kekuasaan, ujung-ujungnya oligarki.
Maka, pembahasan pendidikan dan kesadaran politik bagi generasi amat sangat diperlukan, dan bisa dikatakan urgent.
Agar, di pesta demokrasi mendatang, di tahun 2045, golongan muda tidak hanya sekedar dijadikan kambing belaka, atau hanya sekedar diperalat oleh kaum oligarki busuk.
Wallahu a'lam.***
Oleh : Sanik Radu Fatih (Penulis, Pemikir dan pendiri Scale Up Journey)