YOUTHINDONESIAN - Serang - DPC GMNI Serang menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 05 Maret 2025. aksi unjuk rasa ini dilakukan satu hari pasca Serah Terima Jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Banten. aksi unjuk rasa diikuti oleh puluhan massa aksi yang terdiri dari berbagai kampus di Serang.
Aksi turun ke jalan yang digelar di depan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten mengkritisi terkait kepemimpinan Pemprov Banten yang dinilai tidak serius dalam menangani berbagai macam persoalan di Provinsi Banten.
Ketua DPC GMNI Serang Dadang Suzana menyatakan, bahwa dalam kurun beberapa tahun terakhir Pemprov Banten tidak pernah mampu menyelesaikan problematika yang ada.
"Selama 5 tahun terakhir masih banyak persoalan yang jadi turun-temurun dan tidak pernah ada suatu bentuk penyelesaian secara menyeluruh," ujarnya.
DPC GMNI Serang menyoroti program Sekolah Gratis yang dijanjikan oleh Andra Soni dan Dimyati dinilai masih belum terukur, mengingat adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025.
"Mengingat wajah baru ini memiliki janji politiknya, yakni memberikan Pendidikan gratis di Provinsi Banten, namun hal ini menjadi pertanyaan besar untuk mengukur sejauh mana kesiapan untuk merealisasikan hal tersebut, di tengah pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan efesiensi diberbagai lini pemerintahan," lanjut Dadang.
Tagline yang digaungkan oleh Andra-Dimyati ialah Banten Adil Makmur Tidak Korupsi hanyalah omong kosong belaka, pasalnya pengangkatan adik dari Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membuktikan adanya indikasi Nepotisme yang dianggap menjadi pintu masuk korupsi terjadi.
"Yang menarik dan kita soroti adalah Plt. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena yang menjadi Plt. Kepala Dinas tersebut adalah Berly Rizki Natakusumah adik kandung dari Wakil Gubernur. Ini yang menjadi kekhawatiran bagaimana proses KKN berjalan, adanya penempatan posisi karena kepentingan keluarga," tegas Dadang.
Usai menyampaikan orasinya, Dadang menyampaikan sembilan (9) tuntutan kepada Pemprov Banten Serang dibawah kepemimpinan Andra-Dimyati, antara lain:
Kesatu, Wujudkan Pemerintah yang bersih dari praktik KKN;
Kedua, Bentuk UPTD Satgas PPKS;
Ketiga, Wujudkan Reforma Agraria Sejati;
Keempat, Tingkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di Banten;
Kelima, Hentikan Perdagangan Manusia;
Keenam, Hentikan Represifitas Dalam Gerakan Rakyat;
Ketujuh, Berantas Kemiskinan dan Pengangguran Sampai 0% ; dan
Kedelapan, Tingkatan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan.